Langganan Media oleh Pemerintah AS Jadi Sorotan

Pemerintahan Trump kembali mengguncang dunia media dengan keputusan untuk meninjau ulang pembayaran langganan berita kepada outlet seperti Politico, The New York Times, dan Associated Press (AP). Trump bahkan menyebutnya sebagai “SKANDAL TERBESAR DARI SEMUANYA” melalui platform Truth Social miliknya.

Langkah ini muncul setelah Departemen Pertahanan AS pekan lalu mengusir beberapa media, termasuk NPR, NBC, The New York Times, dan Politico, dari ruang kerja mereka di Pentagon. Trump juga terus mengkritik program 60 Minutes CBS atas wawancara dengan Kamala Harris tahun lalu.

Dalam pernyataan resminya, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengungkap bahwa pemerintah AS telah menghabiskan lebih dari $8 juta untuk berlangganan Politico, dan tim efisiensi pemerintahan yang dipimpin Elon Musk sedang berupaya membatalkan pembayaran tersebut. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan panas di media sosial.

Media Membela Diri: “Ini Transaksi, Bukan Subsidi”

CEO Politico Goli Sheikholeslami dan Pemimpin Redaksi John Harris menegaskan bahwa tidak ada subsidi dari pemerintah. “Ini adalah transaksi, sebagaimana pemerintah membeli riset, perangkat lunak, atau laporan industri,” ujar mereka.

Senada dengan itu, The New York Times menyatakan bahwa mereka menerima kurang dari $2 juta dari langganan pemerintah, termasuk akses bagi lebih dari 1 juta anggota militer aktif dan pensiunan serta keluarga mereka.

Juru bicara AP, Lauren Easton, menambahkan bahwa pemerintah AS telah menjadi pelanggan AP sejak lama, baik di bawah administrasi Demokrat maupun Republik.

Elon Musk Ikut Angkat Bicara

Bos Tesla dan pemilik X (dulu Twitter), Elon Musk, juga turut berkomentar. Saat ada unggahan di X yang menyebut AP mendapat jutaan dolar dari pemerintah, Musk langsung merespons dengan singkat, “Tidak lama lagi.”

Musk juga mengkritik pendanaan USAID senilai $268 juta yang ditujukan untuk mendukung jurnalis independen di berbagai negara, termasuk di Ukraina. Organisasi Reporters Without Borders memperingatkan bahwa pemotongan ini bisa memberi keuntungan bagi propaganda dan rezim otoriter.

Apakah Ini Ancaman bagi Kebebasan Pers?

Keputusan pemerintahan Trump ini menuai kecaman dari kelompok pendukung kebebasan pers. Banyak yang khawatir langkah ini dapat membatasi akses informasi bagi pejabat pemerintah serta mengganggu independensi media.

Namun, bagi Trump dan pendukungnya, ini adalah langkah menghemat anggaran sekaligus mengurangi pengaruh media yang mereka anggap bias.

Apakah ini benar-benar skandal besar, atau hanya strategi politik? Yang pasti, perang antara Trump dan media belum akan berakhir.