Perusahaan media sosial milik Elon Musk, X (dulu Twitter), menggugat pemerintah India. Gugatan ini menuduh pemerintah menyalahgunakan wewenang untuk menyensor konten. Kasus ini diajukan ke pengadilan di negara bagian Karnataka dan menjadi sorotan penting dalam isu kebebasan berekspresi digital.
Sahyog: Otomatisasi atau Alat Sensor?
X menyoroti keberadaan platform Sahyog, sistem baru dari Kementerian Dalam Negeri India. Portal ini memungkinkan pejabat pemerintah memerintahkan pemblokiran konten secara cepat. X menolak bergabung dan menyebut Sahyog sebagai “portal sensor”.
Menurut X, sistem ini memberi kekuasaan terlalu luas. Banyak perintah pemblokiran yang dinilai tidak mengikuti aturan hukum. Mereka menyatakan bahwa Sahyog melanggar Undang-Undang TI India, yang mewajibkan pemberitahuan resmi, kesempatan didengar, dan hak banding.
Pemerintah mengklaim Sahyog hanya mengotomatisasi proses pengiriman pemberitahuan. Beberapa perusahaan besar seperti Google, Meta, dan Amazon telah menyetujui penggunaan platform ini.
Perintah Pemblokiran oleh Aparat Lokal
X menyebut ribuan pejabat, termasuk polisi lokal, kini bisa memberi perintah pemblokiran secara sepihak. Salah satu contohnya adalah perintah Kementerian Perkeretaapian India. Mereka meminta X menghapus ratusan unggahan yang menampilkan tragedi desak-desakan di Delhi. Peristiwa itu menewaskan 18 orang dalam perjalanan menuju Kumbh Mela.
X menilai praktik ini sebagai bentuk penyensoran massal yang tidak memiliki akuntabilitas.
Pemerintah: Bukan Sensor, Hanya Pemberitahuan
Pemerintah India membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan hanya mengirim pemberitahuan, bukan perintah pemblokiran. Sahyog dianggap penting untuk menangani konten ilegal dan berbahaya yang jumlahnya terus meningkat.
Namun, Apar Gupta dari organisasi Internet Freedom Foundation menyatakan sebaliknya. Ia menilai Sahyog justru memperburuk sensor di ranah digital. Menurutnya, kasus ini penting karena menyangkut masa depan kebebasan internet di India.
Ketegangan yang Sudah Berulang
X dan pemerintah India sudah sering berselisih. Pada 2021, polisi menggerebek kantor X di Delhi. Insiden ini terjadi setelah X menandai cuitan pejabat partai penguasa sebagai “manipulated media”.
Tahun berikutnya, X menggugat perintah pemblokiran terkait aksi protes petani. Namun, gugatan itu ditolak. Perusahaan didenda 5 juta rupee. Kini, mereka mengajukan banding yang masih diproses di pengadilan.
Pada 2023, pemerintah menyebut X sebagai platform “langganan pelanggaran hukum”. X juga tengah diselidiki atas chatbot Grok yang dianggap memberi tanggapan politis yang kontroversial.
Musk dan Kepentingan Bisnis di India
Gugatan ini muncul saat Elon Musk memperluas bisnisnya di India. Starlink telah menandatangani kesepakatan dengan dua operator besar. Mereka berencana menghadirkan layanan internet satelit dan kini menunggu izin resmi.
Tesla juga mulai merekrut pegawai di Delhi dan Mumbai. Perusahaan itu sedang mencari lokasi showroom di kedua kota.
Bulan lalu, Musk bertemu Perdana Menteri Modi di Gedung Putih. Menurut pengamat, kedekatannya dengan Presiden AS Donald Trump dan ekspansi bisnisnya memberi Musk posisi tawar yang kuat.
Michael Kugelman dari Wilson Centre menyebut Musk punya kelonggaran dalam bersikap. Termasuk mengambil risiko menggugat pemerintah India tanpa takut bisnisnya terganggu.
Baca artikel seru lainnya di sini!
Sumber : bbc.com
